Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

SEKRETARIS

                                             

Reno Sugiarto, S.H., M.H.
Sekretaris, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
Pembina Utama Muda (IV/c)

197104181997031001
Lampung Tengah, 18 April 1971

 

 

 

Daftar Riwayat Jabatan

NoJabatanUnit KerjaTMT MulaiSampai Dengan
1 Sekretaris Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
01 Agustus 2022  Sekarang
2 Sekretaris Sekretaris
Pengadilan Tinggi Palembang
07 Agustus 2020  31 Juli 2022
3 Kepala Bagian Bagian Umum Dan Keuangan
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
20 Juni 2017  6 Agustus 2020
4 Sekretaris Sekretaris
Pengadilan Negeri Metro
28 Desember 2015  19 Juni 2017
5 Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris
Pengadilan Negeri Metro
08 Agustus 2003  27 Desember 2015
6 Staf Sekretaris
Pengadilan Negeri Metro
01 Mei 1998  31 Juli 2003
7 Staf Departemen Kehakiman
Instansi Luar
01 Maret 1997  30 April 1998

 

Daftar Riwayat Pendidikan

NoTingkat PendidikanLembaga PendidikanJurusanTanggal Ijazah
1 S-2 Univ. Bandar Lampung Ilmu Hukum 06 November 2013
2 S-1 Universitas Saburai Bandar Lampung Hukum Perdata 24 April 1996
3 SLTA/SEDERAJAT SMAN 5 TANJUNGKARANG - 28 Mei 1990
4 SLTP/SEDERAJAT SMP SWASTA GAYA BARU - 06 Juni 1987
5 SD SDN TANJUNGHARAPAN 01 - 19 Mei 1984

 


 

 

 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas