Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung
Bandar Lampung | Bertempat di Hotel Sheraton Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH membuka secara resmi Bimbingan Teknis Kepegawaian dengan Tema "Dengan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kita Tingkatkan Kualitas Kinerja Demi Terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI".
Sehubungan akan diselenggarakannya bimbingan teknis kepegawaian mengenai Analisa Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari tanggal 4-6 April 2018. Ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi tanjungkarang untuk dapat menugaskan panitera, sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana dan Operator SIKEP untuk mengikuti Bimtek tersebut. Jadwal acara terlampir.
Dokumen
Surat Pemanggilan Peserta BIMTEK Kepegawaian dan Jadwal acara
BANDAR LAMPUNG | Selasa (03/04) pukul 10.00 WIB bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah dilaksanakan pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri menggala dari Bpk. Noor Ichwan Ichlas ria Adha, SH kepada Bpk. Yunizar Kilat Daya, SH.,MH. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH dan disaksikan oleh 2 Hakim Tinggi yaitu Bpk. Jesayas tarigan, SH.,M.Hum dan Bpk. Sugeng Budiyanto, SH.,MH.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
