RAPAT PEMBINAAN OLEH KPT DAN PENYEMATAN PIN WBBM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
Hari ini, secara resmi Ketua PT Tanjungkarang Charis Mardiyanto dalam rapat pembinaan, 14/01/2021 mengajak para hakim panitera dan pejabat struktural melepas PIN WBK dan mengganti dengan menyematkan PIN WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang berwarna gold ( emas).
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2020
BANDAR LAMPUNG | Rabu, 30 Desember 2020 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti acara Refleksi Akhir Tahun yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menyampaikan capaian kinerja pada Tahun 2020. Acara dilaksanakan secara live streaming pada kanal Youtube Mahkamah Agung RI.
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2021
BANDAR LAMPUNG | Selasa, 05 Januari 2021 Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, semua Pegawai yang bertugas di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan semua Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum PT Tanjungkarang menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas tersebut pada pokoknya berisi pernyataan bahwa setiap pegawai sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaannya wajib dan sanggup melayaninya dengan sikap adil, jujur, bersih, berdisiplin, dan berdedikasi tinggi.
PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG TERIMA PENGHARGAAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM
Senin, 21 Deseember 2020. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Charis Mardiyanto didampingi Panitera dan Sekretaris beseta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Menghadiri undangan kemenpan-RB yaitu "Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM" secara online.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas