PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KASUBBAG RENPROG PT TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Selasa, 31 Januari 2023 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengambil sumpah dan melantik Ibu Wiranti, S.E.,M.M sebagai kepala sub bagian Rencana, Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menggantikan Ibu Tika Indah Apriyani Susilo, S.Kom.,M.M yang telah menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
TAUSIAH/PENGAJIAN RUTIN PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG
BANDAR LAMPUNG | Rabu, 18 Januari 2023 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadakan acara tausiah/pengajian dengan tema "Menginspirasi orang di sekitar kita untuk beribadah" yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Tausiah disampaikan langsung oleh ust. Ari Wibowo, L.C.,M.A
RAPAT PLENO RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BANDAR LAMPUNG | Kamis, 26 Januari 2023 bertempat diruang Auditorium Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Wakil Ketua Bapak H. Suwidya, SH.,LL.M selaku Ketua Tim Zona Integritas memimpin jalannya rapat pleno rencana aksi Pembangunan Zona Integritas.
PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ADVOKAT KAI
BANDAR LAMPUNG | Selasa, 17 Januari 2023 Pengambilan sumpah/janji Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
Alamat / Peta Lokasi Kantor
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas