Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

WAKIL KETUA PENGADILAN

 rokii  

ROKI PANJAITAN, SH
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
Pembina Utama - IV/e 

195904301985121001
TOBA SAMOSIR, 30 April 1959

 

 

Daftar Riwayat Jabatan

 

 

No

Nama Jabatan

Unit Kerja

Tanggal Mulai

Tanggal Sampai

1

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

23/07/2020

 

2

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Tinggi Palangkaraya

07/02/2019

 22/07/2020

3

Panitera Muda Perkara

Mahkamah Agung RI

01/04/2014

 06/02/2019

4

Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Jakarta

23/07/2010

31/03/2014

5

Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

08/08/2008

 22/07/2010

6

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

07/11/2002

07/08/2008

7

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Cibinong

08/04/1998

06/11/2002

8

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Sintang

05/01/1995

07/04/1998

9

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Bengkalis

28/07/1989

 04/01/1995

10

Calon Hakim

Pengadilan Negeri Bogor

01/12/1985

27/06/1989

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas