Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

WAKIL KETUA PENGADILAN

 ridwan_mansyur  

Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H. 
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
Pembina Utama - IV/e 

040049835 / 195911111986011002
LAHAT, 11 November 1959

 

 

Daftar Riwayat Jabatan

 

 

No

Nama Jabatan

Unit Kerja

Tanggal Mulai

Tanggal Sampai

1

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

01/02/2019

 

2

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

09/06/2017

 31/01/2019

3

Kepala Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat
Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI

02/04/2012

 08/06/2017

4

Hakim Yustisial/PP

Mahkamah Agung RI

20/02/2012

01/04/2012

5

Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Jakarta

20/02/2012

 01/04/2012

6

Ketua Pengadilan

Pengadilan Negeri Palembang

09/07/2010

19/02/2012

7

Ketua Pengadilan

Pengadilan Negeri Batam

01/04/2008

08/07/2010

8

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Negeri Batam

26/07/2007

31/03/2008

9

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Negeri Purwakarta

10/08/2006

 25/07/2007

10

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

01/04/2004

09/08/2006

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas