Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

731 PELAKSANAAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

PELAKSANAAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi MA RI akan melakukan pelaksanaan assessment center seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya dan Pratama pada MA RI. Mengingat kondisi wabah penyakit virus Covid-19 maka teknis tahapan fit and proper test dilangsungkan secara online/daring (e-Exam). Agenda kerja  berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Adapun pos-pos jabatan di lingkungan MA yang akan diisi pejabatnya melalui serangkaian uji kompetensi (fit and proper test) tersebut adalah Ka Bawas, Sekretaris Badan Peradilan Militer pada Ditjen Badilmiltun, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilum, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilmiltun, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Tipe A, dan Tipe B, dan  Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

Adapun rangkaian uji kompetensi (fit and proper test) di mulai pada tanggal 11 Juni 2020. Pejabat yang mengikuti ujian dari satuan kerja PT Tanjungkarang tersebut adalah Reno Sugiarto, SH.,MH yang saat ini menjabat Kabag Umum dan Keuangan PT Tanjungkarang. Dari segenap warga PT Tanjungkarang mendorong dan mendoakan agar tercapai apa yang diinginkan tersebut. Amin


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas