Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

SEKRETARIS

                                           vivi yulianita  

Vivi Yulianita, SE.,SH.,MM
Sekretaris, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
Pembina Utama Muda (IV/c)

196907171991032002
Palembang, 17 Juli 1969

 

 

Daftar Riwayat Jabatan

 

No Nama Jabatan Keterangan Tanggal Mulai Tanggal Sampai
1 Sekretaris Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
01/10/2020
2 Sekretaris Sekretaris
Pengadilan Tinggi Palembang
04/01/2017
3 Kepala Bagian Bagian Umum Dan Keuangan
Pengadilan Tinggi Palembang
31/12/2016
4 Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris
Pengadilan Tinggi Palembang
03/05/2012  
5 Kepala Sub Bagian Sub. Bagian Keuangan
Pengadilan Tinggi Palembang
16/11/2006
6 Pengadministrasi Umum Departemen Kehakiman
Instansi Luar
20/03/2005

 

 

Daftar Riwayat Pendidikan

 

No Tingkat Pendidikan Lembaga Pendidikan Jurusan Tanggal Ijazah
1 S2 Universitas Bina Darma Palembang Manajemen SDM  24 Juli 2007
2 S1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang Ilmu Hukum  12 Oktober 2004
3 S1 Univ. Palembang Ekonomi  24 Juli 1992
4 SLTA/SEDERAJAT SMAN 5 Palembang -  13 Mei 1988
5 SLTP/SEDERAJAT SMPN 8 Palembang -  18 Mei 1985
6 SD SDN 186 -  21 Mei 1982

 

 

 

 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas