Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin@pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

PANITERA

 julias  

Juli Astra, S.H.,M.H.
Panitera, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
Pembina Utama Madya - IV/d

040047144 / 195907171985031003
BANDAR LAMPUNG, 17 Juli 1959

 

 

 

Daftar Riwayat Jabatan

 

No Nama Jabatan Keterangan Tanggal Mulai Tanggal Sampai
1 Panitera Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 24/10/2019
2 Panitera Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu 04/01/2017  23/10/2019
3 Panitera Pengadilan Negeri Palembang 31/12/2016 03/01/2017
4 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang 03/05/2012  30/12/2016
5 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarmasin 16/11/2006  02/05/2012
6 Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Metro 20/03/2005  15/11/2006

 

Daftar Riwayat Pendidikan

 

No Tingkat Pendidikan Lembaga pendidikan Jurusan Tanggal Ijazah
1 S2 Univ. Muhammadiyah Palembang HUKUM PIDANA  15 Januari 2014
2 S1 UNIHAZ HUKUM PIDANA 13 Maret 1990
3 SLTA/SEDERAJAT SMA NEGERI 01 - 08 Mei 1980
4 SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 01 - 04 Desember 1976
5 SD SD NEGERI 2 - 18 Desember 1973

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas