Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

759 ASSESMENT SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KALIANDA

ASSESMENT SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI KALIANDA

asesmen pnkla

Menyebarnya wabah Virus Covid 19 ternyata tidak menyurutkan semangat kerja Aparat Peradilan di Lingkungan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020,

Tim Assesment Surveillance  Pengadilan Tanjung Karang melakukan  Assesment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan  di Negeri Kalianda. Tim ini dipimpin oleh  : Hakim Tinggi Bapak ACHMAD RIVAI, SH, MH dengan anggota Ibu DR. DIAH SULASTRI DEWI SH, MH, Bapak EDY PRAMONO, SH, MH, dan Bapak M.YUSUF, SH, MH (Panitera Pengganti) dan Ibu SOFIA DEWI, SE, MS Ak (Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan) dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang .  Assesment Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima.

Kegiatan Assesment dilakukan dengan metode Tanya jawab dan Pemeriksaan Dokumen terhadap 4 (Empat) Pilar Jajaran Pimpinan Pengadilan Negeri Kalianda,  Setelah itu dilanjutkan dengan Pemeriksaan Kinerja terhadap seluruh unit/bagian pada Pengadilan Negeri Kalianda yang terdiri dari Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi. (BN27720)


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas