Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

756 PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PUTUS SENGKETA PERDATA PMH

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PUTUS SENGKETA PERDATA PMH

SIDANG PUTUS SENGKETA PMH

Majelis Hakim tingkat banding, yang diketuai oleh H.Charis Mardiyanto,SH.MH dan Anggota Jesayas Tarigan, SH.,MH dan H. Gatot Susanto, SH.,MH. hari ini (23/7) diruang sidang membacakan putusannya dalam perkara perdata Nomor 49/pdt/2020/PT.TJK.

antara PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung BBWS Agus Haru Sudarmanto. Pembanding 1, semula Tergugat I. Ka BPN Lamp.timur Pembanding II semula T2. Menteri PUPR Pembanding III semula Turut Tergugat, Melawan H.Ibrahim Terbanding semula Penggugat.
Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim tingkat banding tersebut dalam amar putusannya menyatakan, Menerima permohonan banding dari Pembanding I s.d III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut TergugatMembatalkan Putusan PN. Selanjutnya Mengadili Sendiri,
Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat Tidak dapat diterima, dan menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar 150.000 rupiah.

Berikut dokumentasi kegiatannya :

SENGKETA PMH

 

SENGKETA PMH1

 

                                                       gambar. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sedang membacakan putusan

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas