Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

754 PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN NEGERI METRO

PELANTIKAN kpn MTR

Hari Selasa, 21 Juli 2020 bertempat diruang Sidang Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dilakukan acara Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro dari Bapak Sahlan Effendi SH, MH kepada Bapak Yunizar Kilat Daya, SH, MH.

Acara serah terima ini langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bapak Charis Mardiyanto, SH, MH, dalam kata sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengapresiasi atas hasil kerja yang telah dilakukan oleh Pejabat lama Bapak Sahlan Effendi SH, MH selama ini dan berpesan kepada Pejabat yang baru untuk lebih dapat meningkatkan lagi hasil dan prestasi yang telah dicapai, lebih lanjut Ketua Pengadilan TInggi Tanjung Karang memberikan pesan kepada Ketua PN Metro yang baru bahwa ada 3 (tiga) hal yang wajib dimiliki seorang Pimpinan yaitu : Managerial Skill, Tehnis Yudisial dan Integritas. Selesai acara Pelantikan Ketua PN Metro dilakukan Serah Terima Ketua Dharma Yukti Karini Cabang PN Metro dari Ibu Sahlan Effendi kepada Ibu Handayani Usman Kilat Daya. Selamat bertugas di tempat yang baru Bapak Sahlan Effendi, SH, MH dan selamat datang dan Selamat bertugas di Pengadilan Metro Bapak Yunizar Kilat Daya, SH, MH. (BN21720)

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas