Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

740 PERINGATAN HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL

PERINGATAN HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL

download

Hari Anti Narkotika Internasional 2020 diperingati di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung sendiri telah melaksanakan peringataan hari yang amat penting itu, yaitu pada hari Jumát, 26 Juni 2020, bertempat di Kantor BNN Provinsi Lampung.

Dalam acara tersebut diundang Pejabat-pejabat penting yang terkait di jajaran Provinsi Lampung, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang dalam hal ini diwakili oleh Brigadir Jenderal TNI SONDANG MARPAUNG, SH, MH, yaitu Hakim Ad.Hoc. Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Acara tersebut telah berlangsung penuh hikmat, dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Dengan momentum peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu semoga narkotika sebagai obat terlarang dan bersifat meracuni kesehatan umat manusia bisa musnah peredarannya di masyarakat.    A m i n.

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas