Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

290 KUNJUNGAN KERJA KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG KE PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TENGAH

KUNJUNGAN KERJA KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG KE PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TENGAH

BANDAR LAMPUNG | Rabu tanggal 09 Mei 2018 Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Bpk. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH  melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Lampung Tengah seusai melakukan kunjungan kerja di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disambut langsung oleh Plt. Bupati Lampung Tengah Bpk. Loeman Djoyosoemarto.

WhatsApp Image 2018 05 09 at 11.44.441

Acara dibuka oleh Sambutan Plt. Bupati Lampung Tengah dan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari Plt. Bupati Lampung Tengah ke Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

WhatsApp Image 2018 05 09 at 10.22.191 WhatsApp Image 2018 05 09 at 10.22.58
 WhatsApp Image 2018 05 09 at 10.30.121  WhatsApp Image 2018 05 09 at 10.48.48

WhatsApp Image 2018 05 09 at 11.44.431

WhatsApp Image 2018 05 09 at 10.22.181

Alamat / Peta Lokasi Kantor


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas