Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

KEPALA BAGIAN DAN KEPALA SUB BAGIAN

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian

   
  reno
NAMA RENO SUGIHARTO, S.H.,M.H.
NIP 19710418 199703 1 001
PANGKAT/GOL PEMBINA (IV/a)
JABATAN Kepala Bagian Umum Dan Keuangan        
   
  himawati
NAMA HIMAWATI KARDJONO
NIP 19660712 198603 2 002
PANGKAT/GOL PENATA TINGKAT I (III/d)
JABATAN Kepala Bagian Kepegawaian dan Perencanaan
   
  arry
NAMA ARRY RIZKA,ST.,MM.
NIP 19780119 200604 1 004
PANGKAT/GOL PENATA (III/c)
JABATAN Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga        
   
  tikew
NAMA  SOFIA DEWI, S.E.,M.S.Ak.
NIP  19870907 200912 2 003
PANGKAT/GOL  PENATA (III/c)
JABATAN  Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan       
   
  tikew
NAMA  TIKA INDAH APRIYANI SUSILO,S.Kom.,MM.
NIP  19840405 200904 2 009
PANGKAT/GOL  PENATA (III/c)
JABATAN  Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran       
   
  aznel
NAMA  AZNEL MAHENDRA,S.Si.,M.H.
NIP  19830704 200912 1 009
PANGKAT/GOL  PENATA(III/c)
JABATAN  Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
   

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas