Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

KETUA PENGADILAN

Ketua Pengadilan

 sunaryo  

H. Sunaryo, S.H.,M.H. 
Ketua, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
Pembina Utama - IV/e 

040044338 / 195408071983031003 
DEMAK, 07 Agustus 1954

 

 

Daftar Riwayat Jabatan

 

No

Nama Jabatan

Keterangan

Tanggal Mulai

Tanggal Sampai

 

1

Ketua Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang - Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

30/09/2016

30/09/2016

 

2

Ketua Pengadilan

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung - Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

28/03/2016

29/09/2016

 

3

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Tinggi Makassar - Pengadilan Tinggi Makassar

23/06/2014

25/03/2016

 

4

Panitera Muda Perkara

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus - Kepaniteraan Mahkamah Agung

10/08/2010

20/06/2014

 

5

Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Denpasar - Pengadilan Tinggi Denpasar

24/08/2009

   

6

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Medan - Pengadilan Negeri Medan

30/01/2008

   

7

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Jambi - Pengadilan Negeri Jambi

26/04/2007

   

8

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya

20/07/2004

   

9

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Indramayu - Pengadilan Negeri Indramayu

12/06/2001

   

10

Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Negeri Cianjur - Pengadilan Negeri Cianjur

09/09/1999

   

11

Staf

-

01/01/1985

 

PNS

12

Calon Hakim

Pengadilan Negeri Tanjungkarang - Pengadilan Negeri Tanjungkarang

01/03/1983

   

 

 


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas