Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung - Lampung 35214

Email : admin[at]pt-tanjungkarang.go.id | Telp. (0721) 481286 | Fax. (0721) 489821

Logo Artikel

165 CLOSING AUDIT AKREDITASI PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG OLEH TEAM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAPM DITJEN BADILUM MA RI

Closing Audit Akreditasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang oleh Team Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen BADILUM MA RI

icpe

Hari senin tanggal 26 September 2016 sampai Hari Selasa 27 September 2016 Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di audit oleh tim ICPE Badilum Mahkamah Agung untuk kemudian hasil dari audit tersebut di rekomendasikan untuk mendapatkan ISO 9001-2015.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bisa memperoleh penghargaan ini.
Dan menurut TIM ICPE Badilum yg diketuai oleh Ir. Nosa, penghargaan Akreditasi Penjaminan Mutu dan sekaligus sertipikat ISO 9001-2016 ini merupakan yang pertama di lingkungan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia.
Dengan demikian ibu Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang sebentar lagi pindah tugas ke Pengadilan Tinggi Banten merasa lega sekaligus berbahagia dengan prestasi yg dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

SIPPKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

DirPutSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

DJIHMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas